Selasa, 29 Agustus 2017

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJM KABUPATEN POSO 2016-2021


Strategi  dan  Arah  Kebijakan  RPJM  Kabupaten  Poso  Tahun

2016-2021

Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Poso 2016-2021 menggunakan metode dan analisis Input-Output (I-O) seperti yang terdapat dalam naskah akademik RPJMD Kabupaten Poso  2016-2021. Selanjutnya untuk menguatkan analisis I-O digunakan proses dan/atau kerangka pikir Logic Model. Analisis I-O dan proses berpikir Logic Model tersebut menghasilkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Poso tahun 2016-2021 sebagai penjabaran visi-misi Kepala Daerah.




Pemerintah memeliki tugas untuk melakukan perubahan pada masyarakat (social engineering) agar masyarakat memeliki kondisi yang lebih baik. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Poso dijabarkan lebih detil agar dapat dijalankan dengan tepat dengan tunduk pada kendala sumber daya dan  waktu.  Setiap   langkah  implementasi   harus   pula   dipahami   oleh perencana, pelaksana, lembaga lembaga pemerintah, legislatif dan masyarakat.   Logic Models merupakan alat untuk   untuk membuat perencanaan yang mudah dievaluasi dan logis. Logic Models memberikan gambaran atas suatu program, yang berbentuk grafik dan tulisan yang menunjukan  hubungan  antara  berbagai  aktivitas  dalam  suatu  program dengan hasil dan outcome yang akan dicapai.
Logic Models juga dapat digunakan untuk menentukan strategi dan

arah kebijakan dari suatu perencanaan dengan yang mempertimbangkan masalah dan visi misi pembangunan daerah. Proses penentuan dimulai dari isu strategis dan visi-misi pembangunan daerah. Selanjutnya menentukan sasaran dari program pembangunan . Untuk mencapai sasaran diperlukan arah dan kebijakan yang tepat.Logic Models dapat pula digunakan untuk mengevaluasi hasil dari suatu kebijakan.
Tahap  pertama  dalam  mengimplementasi  Logic  Models  terhadap suatu  kebijakan  adalah  analisis  mengenai bagaimana  mencapai  sasaran. Suatu kebijakan akan menggunakan sumberdaya dan potensi tertentu, untuk melakukan     suatu     proses,     yang     menghasilkan     output tertentu, sehingga masyarakat dapat melakukan perubahan sesuai sasaran yang ingin dituju. Pada gilirannya pembangunan daerah dapat memecahkan permasalahan   daerah   dengan   lebih   tepat.Pada   bagian potensi   dan permasalahan  harus  dilakukan  analisis  terlebih  dahulu  mengenai  sumber daya yang dimiliki sehingga dapat mendukung berjalannya suatu misi. Pada bagian sasaran , dilakukan analisis mengenai berbagai proses yang akan dilakukan  dalam  suatu  kebijakan.  Selanjutnya  sasaran   sebagai     hasil keluaran dari suatu kebijakan , yang dapat  berupa kelompok masyarakat, masalah atau bidang tertentu yang merupakan sasaran dalam perencanaan pembangunan .Manfaat dari Logic Models atas suatu arah dan kebijakan adalah adanya  gambaran yang rasional dan mengenai bagaimana suatu  vis dan misi  akan dijalankan . Logic Models juga membuat perencana program lebih fokus dengan hubungan utama antara aksi yang harus dilakukan dan



hasil  yang  ingin  dicapai.  Dengan  demikian  para  pengambil  kebijakan, pemangku kepentingan, evaluator maupun pelaksana kebijakan.

























Gambar 6.1. Fungsi Logic Models dalam RPJMD Kabupaten Poso 2016-2021



Selanjutnya Logic Models digunakan lebih terperinci dalam melakukan perencanaan yang efektif atas program dari sektor publik..Logic Models juga dapat menemukan gap dari suatu program dan mengidentifikasi cara untuk menyelesaikannya secara lebih awal. Logic Models agak menjelaskan bagaimana proses agar suatu program dalam dijalankan dengan benar dengan mengacu hasil yang diinginkan. Dengan model hasil suatu kegiatan juga akan dilihat manfaatnya (outcome). Identifikasi pelaksanaan program dimulai dari input yang berupa sumber daya yang dimiliki pemerintah yang “diproses melalui kegiatan kegiatan tertentu sehingga menghasilkan produk atau output yang memiliki manfaat yang jelas bagi pemerintah maupun masyarakat.



Tabel. 6.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Misi 1

Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang  aman dan tenteram dalam bingkai Sintuwu Maroso




Tujuan

Sasaran

Strategi
Arah
Kebijakan
1.1. Mewujudkan rasa aman, tenteram dan nyaman
1.1.1. Meningkatnya toleransi kerukunan dan kesadaran lingkungan umat beragama dalam semangat Sintuwu Maroso
1.1.1.1. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama pada berbagai aspek
1.1.1.1.1. Peningkatan dan penguatan kerukunan internal maupun antar umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial
1.1.1.1.2. Peningkatan
jaringan
kerjasama antar lembaga keagamaan
1.1.1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh pemeluk agama
1.1.1.2.1. Peningkatan fasilitas keagamaan
1.1.2. Meningkatnya
ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat
1.1.2.1. Meningkatkan
kesadaran hukum
masyarakat dan penegakkan
hukum
1.1.2.1.1. Peningkatan
kesadaran
masyarakat dan kinerja aparat
hukum
1.2. Mewujudkan wawasan kebangsaan masyarakat
1.2.1. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
1.2.1.1. Implementasi revolusi mental
1.2.1.1.1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa



Tabel 6.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Misi 2

Meningkatkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis  Usaha Melalui Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), koperasi, Bumdes, Pertanian, dan Pariwisata Berdasarkan Potensi Wilayah Didukung Dengan Infrastruktur Yang Memadai

Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
2.1. Meningkatkan Perekonomian masyarakat
2.1.1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
2.1.1.1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif
2.1.1.1.1. Peningkatan kemampuan berwirausaha
2.1.1.1.2. Peningkatan insentif
berusaha
2.1.1.2. Fasilitasi dan
pengembangan
UMKM, Koperasi dan Bumdes
2.1.1.2.1. Peningkatan
kemampuan
kapasitas UMKM, Koperasi & Bumdes
2.1.1.3. Meningkatkan dan memberi kemudahan investasi
2.1.1.3.1. Memberikan pelayanan perizinan investasi
2.1.2. Terkendalinya
inflasi daerah
2.1.2.1.
Menjaga stabilitas ekonomi daerah
2.1.2.1.1. Pengendalian inflasi
daerah
2.1.3. Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas angkatan kerja
2.1.3.1. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja
2.1.3.1.1. Peningkatan kapasitas Tenaga kerja dibidang kewirausahaan
2.1.3.1.2.
Pemberian informasi tentang pasar kerja
2.2. Meningkatkan
ketahanan
pangan daerah dalam mendukung kedaulatan pangan
2.2.1. Meningkatnya
Ketahanan
Pangan daerah
2.2.1.1. Meningkatnya
kualitas ketahanan
pangan daerah
2.2.1.1.1. Peningkatan pola
pangan harapan
(PPH)
2.2.2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas
2.2.2.2. Penigkatan produksi pertanian komoditi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan
2.2.2.2.1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas
2.2.2.2.2. Pengelolaan hasil pertanian dan perikanan yang berorientasi agribisnis




Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
2.3. Mewujudkan Kabupaten Poso sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata Utama di Sulawesi Tengah
2.3.1. Berkembangnya industri pariwisata
2.3.1.1. Menjadikan Danau Poso sebagai Ikon Pariwisata
2.3.1.1.1. Pengembangan destinasi wisata unggulan berbasis sumberdaya alam, budaya dan kuliner
2.3.1.1.2. Pemantapan sarana
prasarana pariwisata
2.3.1.1.3. Peningkatan promosi
wisata
2.3.1.1.4. Peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan
pariwisata
3.1. Mewujudkan
infrastruktur
yang mendukung
aktivitas
perekonomian
3.1.1. Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas infrastruktur
kewilayahan
3.1.1.1. Meningkatkan
aksesibilitas
masyarakat
3.1.1.1.1. Pembangunan,
peningkatan, dan
pemeliharaan jalan dan jembatan
Kabupaten
3.1.1.2. Meningkatkan
infrastruktur
sumber daya air
3.1.1.2.1. Peningkatan dan
perluasan jaringan
irigasi
3.1.1.2.2. Peningkatan
konservasi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya
3.1.1.2.3. Perlindungan sumber mata air baku




Tabel 6.4. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Misi 3


Meningkatkan Prasarana Dasar untuk Mengatasi Berbagai Masalah
Perkotaan Berpedoman Pada Arahan RTRW dan Kelestarian
Lingkungan



Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
3.1. Meningkatkan prasarana dasar perkotaan sesuai arahan Tata Ruang
3.1.1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat perkotaan
3.1.1.1. Meningkatkan pelayanan prasarana sanitasi, perumahan dan pemukiman masyarakat
3.1.1.1.1. Peningkatan sistem sanitasi
3.1.1.1.2. Peningkatan kinerja
pengelolaan air
minum
3.2.1.1.3. Peningkatan pemukiman dan perumahan layak huni
3.1.1.2. Optimalisasi fungsi perhubungan, komunikasi dan informatika
3.1.1.2.1. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika
3.1.1.3. Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana
3.1.1.3.1. Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana umum
3.1.1.3.2. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
3.1.2. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap arahan tata ruang daerah
3.1.2.1. meningkatkan pola perencanaan dan pengendalian tata ruang
3.1.2.1.1. Pemberian insentif dan disinsentif
3.1.2.1.2. Penyelenggaraan pola penataan ruang yang partisipatif
3.1.3. Meningkatnya luas dan kualitas ruang terbuka hijau public
3.1.3.1. Meningkatkan ruang terbuka hijau
3.1.3.1.1. Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
RTH




3.2. Terpeliharanya kelestarian lingkungan
3.2.1. Meningkatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup
3.2.1.1. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
3.2.1.1.1. Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan
3.2.1.1.2. Peningkatan upaya
konservasi dan
rehabilitasi lingkungan

3.2.2. Meningkatnya upaya pencegahan, antisipasi  dan mengatasi bencana alam dan kebakaran
3.2.1.2. Meningkatkan upaya pencegahan, antisipasi  dan mengatasi
bencana alam dan kebakaran
3.2.1.2.1. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam



3.2.1.2.2. Peningkatan
kesiapsiagaan dan
penanggulangan bencana kebakaran

Tabel 6.5. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Misi 4 “Meningkatkan Pemerataan dan Pelayanan Pendidikan Maupun Kesehatan yang Berkeadilan yang Berbasis Nilai-Nilai Agama, Sosialdan Kearifan Lokal

Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
4.1. Meningkatkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing
4.1.1. Meningkatnya pelayanan pendidikan secara merata
4.1.1.1. Menyelenggarak an pelayanan pendidikakan yang berkualitas dan terjangkau
4.1.1.1.1. Peningkatan BOSDA
4.1.1.1.2. Peningkatan dan
pemerataan aksesibilitas
pendidikan bagi masyarakat
4.1.1.1.3.
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
4.1.1.1.4. Peningkatan mutu tenaga kependidikan
4.1.2. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga
4.1.1.2. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga
4.1.1.2.1. Peningkatan peran organisasi kepemudaan
4.1.1.2.2.
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
4.1.1.2.3. Peningkatan event-
event olahraga





4.1.3. Meningkatnya minat baca masyarakat
4.1.3.1. Meningkatkan minat baca masyarakat
4.1.3.1.1.
Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan
4.2. Meningkatkan masyarakat yang sehat mandiri
4.2.1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
4.2.1.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan peran serta masyarakat dalam kepesertaan KB mandiri
4.2.1.1.1. Peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat

4.2.2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4.2.2.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan terjangkau
4.2.2.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan
4.2.2.1.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis
4.2.2.1.3. Peningkatan
manajemen pelayanan kesehatan ibu, anak dan
balita
4.2.3. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat
4.2.3.1. Meningkatkan PHBS
4.2.3.1.1.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pola
hidup sehat
4.3. Teraktualisasik
anya
masyarakat yang berkeadilan sosial berdasarkan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
4.3.1. Meningkatkan
pelayanan
terhadap
PMKS
4.3.1.1. Meningkatkan
pelayanan
terhadap PMKS
4.3.1.1.1. Peningkatan
kesejahteraan dan
kemandirian PMKS
4.3.1.1.2. Peningkatan peran
masyarakat dalam
penanganan PMKS

4.3.2. Meningkatnya
keberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
4.3.2.1. Meningkatkan
keadilan dan
kesetaraan gender
4.3.2.1.1. Peningkatan peran
perempuan dalam
pembangunan
4.3.2.1.2. Peningkatan peran perempuan dalam perlindungan perempuan dan anak




Tabel 6.6. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa Melalui Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah
Kebijakan
5.1. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa
5.1.1. Meningkatnya kualitas dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan publik
5.1.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
5.1.1.1.1. Penguatan kelembagaan/O PD sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah
5.1.1.1.2. Peningkatan sarana dan prasara pelayanan publik
5.1.2. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan daerah
5.1.2.1. Meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan
5.1.2.1.1. Peningkatan kemampuan analisis data berbasis IT


5.1.2.2. Meningkatkan
sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran daerah
5.1.2.2.1. Peningkatan
koordinasi,
konsistensi dan integrasi antar lintas SKPD dan partisipasi masyarakat
5.1.3. Meningkatnya
akuntabilitas dan
transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
5.1.3.1. Meningkatkan
akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
5.1.3.1.1. Optimalisasi
pengelolaan
keuangan dan aset daerah
5.1.4. Meningkatnya kapasitas DPRD
5.1.4.1. Meningkatkan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
5.1.4.1.1. Peningkatan kapasitas DPRD

5.1.5. Meningkatnya
5.1.5.1. Meningkatkan
5.1.5.1.1. Fasilitasi





tahapan pembentukan DOB
tahapan pembentukan DOB Kota Poso dan Kab. Tampo Lore
Peningkatan Tahapan pembentukan DOB Kota Poso dan Kab. Tampo Lore
5.2. Mewujudkan pemerintahan desa  yang bersih dan produktif
5.2.1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi pemerintahan Desa
5.2.1.1. Meningkatkan kualitas aparatur desa
5.2.1.1.1. Peningkatan pemahaman implementasi UU desa


5.2.1.1.2. Peningkatan kemampuan kapasitas aparatur desa


5.2.1.1.3. Peningkatan
akses masyarakat
terhadap pelayanan sertifikasi tanah
5.2.2. Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa
5.2.2.1. Menyatukan visi
pembangunan desa
di Kabupaten Poso
5.2.2.1.1. Peningkatan
kapasitasmasyara
kat desa



Sebagaimana visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Poso, tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Poso adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Poso dalam lingkup SINTUWU MAROSO. Tidak hanya sejahtera, melainkan juga mandiri, berakhlak, damai, aman dan tenteram. Semua itu dilakukan melalui dua pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumberdaya manusia.SINTUWU MAROSO merupakan akar budaya masyarakat Poso,Kebudayaan Poso (adantana Poso) pada dasarnya adalah budaya saling menghormati/menghargai yang penerapannya dirumuskan dalam semboyan :
1. Sintuwu Maroso, Sintuwu yang dimaknai sebagai SEPAKAT (Bersatu) ,

Maroso yang bermakna TEGUH. Jadi Sintuwu Maroso bermakna Bersatu

Teguh




2. Tuwu Malinuwu , Hidup yang langgengg hanya dapat dicapai dengan saling menghidupi, saling menjaga, saling mengayomi inter dan antar generasi
3. Tuwu Siwagi, yang bermakna Hidup saling mengokohkan dalam semua

sendi kehidupan

Filosofi dari semboyan Sintuwu Maroso, Tuwu Malinuwu, dan Tuwu Siwagi adalah Bersatu teguh dengan saling mengayomi dan saling mengokohkan dalam semangat saling menghormati (mombetununaka). Tiga semboyan tersebut adalah pilar-pilar pembangunan karakter di Tana Poso yang perlu terus direvitalisasi.
Untuk mencapai tujuan utama tersebut, digunakan tiga strategi pembangunan secara umum yaitu strategi pro growth, pro job dan pro environment.
1.  Pro  growth.    Strategi  ini  bermakna  pembangunan  diarahkan  untuk

mendorong pertumbuhan. Strategi pertumbuhan tetap digunakan dengan tujuan untuk memperbesar produk domestik. Strategi pertumbuhan dilaksanakan secara bersamaan dengan strategi pemerataan pembangunan melalui strategi jalur ganda (dual track strategies). Strategi pertumbuhan dapat dilihat dari meningkatnya PDRB dan pendapatan per kapita penduduk.Strategi pertumbuhan sebagian besar menimbulkan terjadinya ketimpangan antar wilayah dan antar golongan ekonomi. Ketimpangan ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu memberikan efek yang sama kepada subyek pembangunan. Oleh karena itu strategi pro growth dilaksanakan dengan tidak mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan  hak-hak  dasar  mayarakat  Poso    baik  dalam  segala  bidang (sosial,   ekonomi   dan   politik)   sehingga   dicapai   kesejahteraan   yang berkeadilan. Upaya yang dilakukan melalui sejumlah instrumen yaitu peningkatan investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM, koperasi dan BUMDesa.
2. Pro job. Strategi ini bermakna pembangunan daerah Kabupaten Poso diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja dan kemampuan berwirausaha  khususnya  tenaga  terdidik  (bagi  lulusan  sekolah  setingkat SLTA dan diatas SLTA) dan tenaga terlatih. Strategi yang dilakukan dengan langkah-langkah: 1) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif terutama sektor  pertanian, perdagangan, industri berbasis pertanian dan




pariwisata; 2) Meningkatkan kapasitas usaha melalui peningkatan kemitraan usaha dan akses permodalan; 3) Meningkatkan kapasitas tenaga kerja.

3. Pro environtment. Strategi ini bermakna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Poso diarahkan pada pengelolaan sumberdaya alam yang mengikuti prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara. Strategi ini sangat penting bagi sumberdaya alam dan lingkungan Kabupaten Poso yang masih menunjukkan kondisi relatif alami dengan COD 10 mg/liter dan BOD 2 mg/liter. Untuk mempertahankan kondisi ini maka perlu strategi sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditempuh dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan; 2) Meningkatkan ruang terbuka hijau dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ruang terbuka hijau.

Pendekatan Holistik-Tematik dalam RPJMD Kabupaten Poso 2016-



2021 ditunjukkan melalui program pembangunan daerah dilaksanakan secara lintas SKPD. Sebagai contoh program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan pada Misi 3 Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Integratif dalam RPJMD Kabupaten Poso 2016-2021 nampak dari program pembangunan daerah dalam setiap misi memiliki keterkaitan sektoral. Sebagai contoh strategi meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat  memiliki  keterkaitan dengan sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan dan industri.

Pendekatan  spasial  dalam  RPJMD  Kabupaten  Poso  2016-2021


ditunjukkan dari adanya program yang dirancang didasarkan pada pertimbangan  fungsi  kawasan.  Fungsi  kawasan  ini  mempertimbangkan fungsi  kawasan  yang  ditetapkan  dalam  RTRW  Kabupaten  Poso.  Dalam RPJMD ini, fungsi kawasan terbagi atas dua yakni fungsi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar