SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

      RPJM Desa Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

      BAB I        :  PENDAHULUAN :

a.  Latar Belakang;

b.  Dasar Hukum;

c.  Pengertian; dan

d.  Maksud dan Tujuan.

BAB II       :  PROFIL DESA :

a.  Kondisi Desa :

-   Sejarah Desa;

-   Demografi Desa;

-   Keadaan Desa; dan

-   Keadaan Ekonomi;

b. Kondisi Pemerintah Desa :

-   Pembagian Wilayah Desa (Dusun, RT/RW); dan

-   Struktur Organisasi Pemerintah Desa;

BAB III     :  PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

BAB IV     :  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH :

a.  Visi dan Misi Kades;

b. Kebijakan Pembangunan;

c.  Arah Kebijakan Pembangunan;

d. Potensi dan Masalah;

e.  Program Pembangunan Desa dan 

f.  Strategi Pencapaian;

BAB V      :  KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 

BAB VI     :  PENUTUP.

Lampiran-Lampiran :

-   Peta Sosial;

-   Tabel   Data   Potensi   Masalah   dan   tindakan   pemecahan

Masalah;

-   Tabel Rencana Pembangunan Desa (Dirinci Per tahun untuk 6

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan

Berita Acara.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

 1. Tim  penyusun  RPJM  Desa  melakukan  penyelarasan  arah  kebijakan

Pembangunan Daerah .

 2. Penyelarasan  arah  kebijakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.

 3.  Penyelarasan  arah  kebijakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

 4.Informasi arah kebijakan pembangunan  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :

a.  RPJMD;

b.  Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

c.  Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan

d.  Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. 

e.  Rencana Strategis Perangkat Daerah;